Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) telah mengimpor daging sapi dari Australia. Selain 3.000 ton daging beku untuk operasi pasar jelang lebaran itu, Kementerian Perdagangan juga bersiap membuka keran impor sapi siap potong, lagi-lagi dari Negeri Kanguru.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan impor itu. Sebab, sapi Australia disinyalir kurang sehat karena memakai hormon untuk penggemukan. Sementara sampai sekarang, pemerintah tidak memberi jaminan tegas bahwa daging impor itu bebas masalah kimiawi.
Konsumen perlu mewaspadai hal tersebut karena pemerintah tidak menginformasikan atau memberikan jaminan bahwa daging sapi dari Australia itu bebas hormon atau tidak, kata pengurus harian YLKI Tulus Abadi, melalui siaran pers, Rabu (24/7).Menurutnya, hal tersebut perlu diwaspadai karena Australia merupakan salah satu negara yang masih melegalkan hormon untuk penggemukan sapi. Sedangkan di Indonesia, cara serupa sudah dilarang sejak 1988.
Hormon pada daging sapi, tambah Tulus, bersifat memicu kanker alias karsinogenik. Bahaya itu sudah terbukti di Amerika Serikat, di mana anak-anak di Negara Paman Sam tersebut banyak yang terkena kanker akibat mengkonsumsi daging sapi mengandung hormon buatan.
Amerika Serikat juga masih melegalkan hormon untuk daging sapi, sedangkan negara-negara Eropa sudah melarangnya.
Hormon pada daging sapi memang bisa netral setelah disimpan dua bulan, dan tiga bulan untuk jeroannya. Tulus menuding proses impor Bulog dan Kemendag yang tergesa-gesa sebulan terakhir berpeluang besar mengabaikan faktor kesehatan itu.
"Nah, apakah daging sapi beku yang diimpor dari Australia sudah diendapkan selama minimal dua bulan? Jika belum, berarti daging sapi impor itu mengandung hormon, dan pemerintah melanggar aturannya sendiri," kata Tulus.
YLKI mengimbau agar konsumen tidak membeli daging impor tersebut jika belum ada informasi atau jaminan dari pemerintah bahwa daging sapi impor dari Australia bebas penggunaan hormon.[mrdk/im]
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan impor itu. Sebab, sapi Australia disinyalir kurang sehat karena memakai hormon untuk penggemukan. Sementara sampai sekarang, pemerintah tidak memberi jaminan tegas bahwa daging impor itu bebas masalah kimiawi.
Konsumen perlu mewaspadai hal tersebut karena pemerintah tidak menginformasikan atau memberikan jaminan bahwa daging sapi dari Australia itu bebas hormon atau tidak, kata pengurus harian YLKI Tulus Abadi, melalui siaran pers, Rabu (24/7).Menurutnya, hal tersebut perlu diwaspadai karena Australia merupakan salah satu negara yang masih melegalkan hormon untuk penggemukan sapi. Sedangkan di Indonesia, cara serupa sudah dilarang sejak 1988.
Hormon pada daging sapi, tambah Tulus, bersifat memicu kanker alias karsinogenik. Bahaya itu sudah terbukti di Amerika Serikat, di mana anak-anak di Negara Paman Sam tersebut banyak yang terkena kanker akibat mengkonsumsi daging sapi mengandung hormon buatan.
Amerika Serikat juga masih melegalkan hormon untuk daging sapi, sedangkan negara-negara Eropa sudah melarangnya.
Hormon pada daging sapi memang bisa netral setelah disimpan dua bulan, dan tiga bulan untuk jeroannya. Tulus menuding proses impor Bulog dan Kemendag yang tergesa-gesa sebulan terakhir berpeluang besar mengabaikan faktor kesehatan itu.
"Nah, apakah daging sapi beku yang diimpor dari Australia sudah diendapkan selama minimal dua bulan? Jika belum, berarti daging sapi impor itu mengandung hormon, dan pemerintah melanggar aturannya sendiri," kata Tulus.
YLKI mengimbau agar konsumen tidak membeli daging impor tersebut jika belum ada informasi atau jaminan dari pemerintah bahwa daging sapi impor dari Australia bebas penggunaan hormon.[mrdk/im]
0 komentar:
Posting Komentar